Membandingkan Tingkat Kesejahteraan, antara Indonesia dan Jepang

Peserta dari federasi anggota KSPI, bersama tim dari JILAF
Peserta dari federasi anggota KSPI, bersama tim dari JILAF

Tepatnya pada hari Selasa-Rabu, 1-2 November 2016, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bekerjasama dengan sebuah yayasan serikat pekerja dari Jepang, yaitu Japan International Labour Foundation (JILAF) mengadakan seminar dan workshop tentang Hubungan Industrial dengan tema “Implementation of National Security on Health and Pension, and Experience in Japan”. Dimulai pada hari Selasa, 1 November 2016 bertempat di Hotel Grand Zuri Jababeka, Cikarang-Bekasi dan dihadiri oleh 115 peserta dari 7 Federasi Serikat Pekerja di bawah naungan KSPI yaitu: FSPMI, FSP FARKES-R, SPN, FSP PPMI, FSP ISI, FSP PAR Ref, dan PB PGRI.

Kali ini, FSP FARKES Reformasi mengirimkan sejumlah delegasinya untuk turut berpartisipasi dalam forum di atas, yaitu:

  1. Irzani Sugilan, Ketua Bidang Advokasi dan Pengerahan Massa DPP
  2. Rita H. Shalya, Ketua Bidang Riset & Pengembangangan DPP
  3. Aminah, Ketua Bidang Organisasi (Ketua PUK PT. Mecosin – Jakarta)
  4. Amirudin, Ketua DPD DKI Jakarta
  5. Supandi, Wakil Ketua DPC Kabupaten Depok
  6. Dimas P. Wardhana, Ketua DPC Kabupaten Bogor
  7. Agus S., Ketua PUK PT. Takeda Indonesia – Bekasi
  8. Khoirul Fernando, Sekretaris PUK PT. Takeda Indonesia – Bekasi

Nampak hadir Bp. Agus Toniman, Dewan Penasehat KSPI, Ibu Sumondang, Perwakilan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia, Bp. Shinichiro, Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Bp. HM. Agus Guntur, PM, MM, perwakilan dari APINDO, serta perwakilan dari JILAF yaitu Bp. Masayuki Shiota, Sekjen JILAF, dan 2 orang Direktur Field Project Group yaitu Bp. Naohiro Tsuji dan Bp. Hitoshi Suzuki.

Sementara itu, KSPI menghadirkan beberapa nara sumber untuk secara intensif berdiskusi dengan peserta dengan materi yang berkaitan dengan pelaksanaan jaminan sosial dan jaminan pensiun atau hari tua; antara lain Sdr. Iswan Abdullah, ME, Bp. Sofyan Abdul Latief, Sdr. Ribut Santoso, Sdri. Nani Kusmaeni, dan Sdri. Rusmiatun.

Banyak manfaat dan wawasan didapat dalam kegiatan ini oleh karena JILAF memaparkan dengan detail tentang kondisi dan peranan serikat pekerja di Jepang.  Paparan yang disampaikan oleh Bp. Masyuki Shiota ini juga menggambarkan dengan jelas perihal pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial di Jepang.

 

SEJARAH PERGERAKAN SERIKAT PEKERJA DI JEPANG

Gerakan Serikat Pekerja Jepang dimulai sejak zaman restorasi Meiji pada tahun 1868 – 1945, dengan dibentuknya ROUDOUKUMIAI KISEIKAI (1897), yaitu organisasi yang bertujuan untuk membentuk serikat pekerja. Pada masa ini gerakan serikat pekerja banyak mengalami tekanan, namun hal itu tidak menyurutkan gerakan para pekerja hingga akhirnya keluar Undang-Undang Serikat Pekerja pada tahun 1945 dan terbentuknya Konfederasi Serikat Pekerja Jepang bernama RENGO pada tahun 1989 dengan jumlah anggota 7,6 Juta orang.

Pergerakan Rengo kemudian mengalami peningkatan yang signifikan karena dikelola secara profesional. Dimulai dari struktur organisasi, standar iuran serikat pekerja, prinsip dasar organisasi, Shunto (serangan upah musim semi), hubungan  dan sistem konsultasi industrial, gerakan produktivitas pekerja dan memperbaiki sistem dari 17 kebijakan pada sektor:

  1. Ekonomi
  2. Pajak
  3. Lapangan kerja industri
  4. Pekerja
  5. Kesejahteraan dan jaminan Sosial
  6. Rumah dan Tanah
  7. Tanah Nasional
  8. Transportasi
  9. Sumber daya alam dan energi
  10. Informasi Teknologi
  11. Hak Azasi dan Persamaan Hak
  12. Pendidikan
  13. Lingkungan
  14. Bahan Pakan Pertanian Hutan dan Laut
  15. Reformasi Politik
  16. Reformasi Hukum dan Administratif Pemerintah
  17. Hubungan internasional

Maka, tidak heran jika kondisi pekerja di Jepang mengalami kemapanan tingkat tinggi. Pemerintah pun turut mendukung upaya-upaya yang dilakukan demi kesejahteraan pekerja dan stabilitas nasionalnya.

 

PELAJARAN BERHARGA

Melalui pemaparan yang disampaikan secara gamblang oleh JILAF, peserta seminar dapat melakukan komparasi tentang kondisi organisasi dan jaminan sosial di Indonesia dan di Jepang, antara lain soal standar iuran anggota RENGO sebesar 1,62% dari upah bulanan, dimana rata-rata upah bulanannya sebesar ¥ 304.104 (jika kurs ¥1 = Rp 125,- maka iuran tiap anggota per bulan adalah 304.104 x Rp 125,-= 38.013.000 x 1,62% = Rp 615.811,-). Sementara itu pengeluaran utama RENGO adalah 35,7% untuk biaya personalia,12,7% untuk iuran ke organisasi di atasnya dan 51,6% untuk biaya kegiatan.

Perihal Jaminan Sosial Indonesia masih tertinggal jauh dengan Jepang meskipun produk program jaminan sosialnya hampir sama, meliputi Jaminan Kesehatan, Jaminan Pensiun, Kecelakaan Kerja, Asuransi Perawatan Lanjut Usia/Hari Tua.

Jepang memiliki Jaringan Keamanan Kedua. Dan melalui program Jaminan Keamanan kedua ini Jepang menyediakan dana bantuan untuk pengangguran dan atau pencari kerja. Para pengangguran berhak atas bantuan sebesar ¥ 100.000 (sekitar Rp 12.500.000,-). Namun bantuan ini dipersyaratkan untuk mereka yang masih memiliki keinginan untuk mencari pekerjaan dan bersedia mengikuti kursus pelatihan keterampilan yang disediakan oleh pemerintah. Selama mengikuti kursus tersebut, mereka juga mendapat tunjangan transportasi.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah Jepang dengan serius menekan supaya jumlah pengangguran dapat diminimalisir, karena secara tidak langsung pemerintah mengakui bahwa angkatan pekerja ini dapat membantu mendongkrak pertumbuhan ekonomi bangsanya. Pemerintah Jepang pun tidak segan-segan menerapkan sanksi terhadap pengusaha yang tidak menghormati hak-hak pekerja seperti yang sudah diundang-undangkan.

 

“PR” BAGI BANGSA INDONESIA

Sementara itu, jika dibandingkan dengan kondisi di Indonesia, pekerja masih harus berjuang keras untuk dapat setidaknya menyamai kondisi kesejahteraan pekerja di Jepang. Sekalipun secara teori, seperti yang disampaikan oleh perwakilan APINDO dalam paparannya soal peran masing-masing pihak terkait dengan hak dan tanggung jawab antara pengusaha dan pekerja, namun di dalam dunia nyata masih banyak didapati kondisi yang memprihatinkan untuk urusan hubungan industrial.

Bp. Agus Guntur, dari APINDO dalam paparannya menyampaikan bahwa pengusaha, pekerja dan pemerintah adalah pelaku Hubungan Industrial. Pengusaha membutuhkan pekerja untuk mengolah produk hingga memiliki nilai jual dan pekerja pun membutuhkan pengusaha untuk meningkatkan kesejahteraannya. Perusahaan semakin maju dan disaat yang bersamaan kesejahteraan pekerja pun meningkat. Menurutnya, kunci dari Hubungan Industrial yang baik adalah pada komunikasi dan musyawarah, serta kepatuhan masing-masing pihak dalam menjalankan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Peraturan Perundang-undangan.

Sementara itu, dalam kesempatan yang lain Bp. Sofyan Abdul Latief, nara sumber dari KSPI menjelaskan mengapa PP 78 tahun 2015 yang mengatur tentang mekanisme penetapan upah harus dicabut. Selain dikarenakan Serikat Pekerja tidak dilibatkan dalam pembuatan peraturan ini, juga DPR RI sudah merekomendasikan agar PP 78 tahun 2015 ini dicabut. Saat ini, PP 78/2015 masih dalam tahap Judicial Review di Mahkamah Agung.

Inilah sebetulnya yang menjadi permasalahan mendasar mengapa Indonesia menjadi ketinggalan sangat jauh jika dibandingkan dengan Jepang. Peran pemerintah lah yang seharusnya dapat menjamin kelayakan dan kesejahteraan hidup pekerja atau rakyatnya. Jika ketiga unsur di atas, yaitu pemerintah, pengusaha dan pekerja, dapat bersama-sama mengedepankan kelayakan hidup pekerjanya yang menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi bangsa; maka tak ayal lagi bahwa negeri ini akan segera bangkit dari keterpurukannya. Sebab, kehidupan layak yang dimiliki oleh pekerja secara otomatis akan mendongkrak daya belinya. Dan secara otomatis pula, roda perekonomian akan bergerak.

Jika setidaknya, pemerintah dapat betul-betul memerankan fungsinya sebagai unsur penengah yang independen, maka tercapai lah manfaat mutual yang baik. Sebagai pemangku kebijakan, pemerintah dapat menjadi pengawas sekaligus pemberi sanksi ketika masing-masing pihak tidak menjalankan peran dan fungsinya dengan baik. Diperlukan semangat yang mendasar pada majunya negeri ini bersama-sama, bukan hanya untuk golongan tertentu saja. Tinggal bagaimana pemerintah mengemas niatnya dalam memerankan fungsinya sebagai “bapak” bagi rakyatnya.

 

RENCANA AKSI

Seminar dan Workshop yang ditutup oleh Bp. Masayuki Shiota pada hari Rabu, 2 November 2016 ini memunculkan beberapa rencana aksi dan rekomendasi masing-masing federasi yang disampaikan di depan forum. Rencana aksi dan rekomendasi tersebut terkait dengan pelaksanaan BPJS Kesehatan dan Pengupahan.

Sebagian besar federasi menyoroti tentang kendala pelaksanaan jaminan kesehatan di rumah sakit dan sistem INACBGs yang dirasa perlu untuk ditinjau ulang pelaksanaannya. Soal pengupahan, bisa dipastikan seluruh federasi merekomendasikan agar PP 78 tahun 2015 dicabut.

 

Hidup buruh!!!

 

sumber: tim media

Rating: 2.0/5. From 1 vote.
Please wait...

Tinggalkan Balasan

Translate »