KESEPAKATAN RCEP , UNTUNG ATAU BUNTUNG ?

RCEP2Gambar : ilustrasi

 

 

Mengikuti Asia Pacific Regional Strategy Meeting on Trade Justice,  yang berlangsung selama 2 hari di Singapura tanggal 3-4 Mei 2018, sangatlah menarik untuk disimak.
Pertemuan yang dihadiri oleh Serikat Pekerja dari Negara-negara Asia Pasifik, diantaranya Indonesia, Australia, New Zealand, Singapura, Malaysia, Kamboja, Nepal, Pakistan, Jepang, Filipina, India, Bangladesh, Thailand, Vietnam dan Korea Selatan, membahas tentang banyak hal yang menyangkut tentang perdagangan bebas, terutama yang terkait dengan perjanjian  perdagangan yang menyangkut kawasan Asia Tenggara.
Salah satu perjanjian perdagangan yang  tengah dibahas oleh 16 negara , yaitu 10 negara anggota ASEAN dan 6 negara sebagai mitra, yaitu Australia, Cina, India, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru adalah ASEAN RCEP.
Seperti halnya perundingan perdagangan bebas (Free Trade) lainnya, perundingan ASEAN RCEP ini  berdampak bukan hanya pada perdagangan semata, namun juga pada hampir seluruh sendi-sendi kehidupan warga negara di luar persoalan perdagangan regional.
Karenanya, pemahaman tentang perjanjian perdagangan ini perlu kiranya dimiliki oleh setiap komponen yang nantinya akan terkena dampak dari perjanjian ini.
Berikut sekilas tentang perjanjian perdagangan tersebut.

ASEAN RCEP ( ASEAN  Regional Comprehensive Economic Partnership) adalah satu inisiatif yang mulai diperkenalkan pada saat ASEAN Summit 2011 untuk menghubungkan 10 negara anggota ASEAN dan 6 mitra ASEAN. Apabila proses negosiasi berhasil, RCEP akan menciptakan mega-blok perdagangan terbesar dengan implikasi yang sangat besar bagi perekonomian dunia, khususnya negara-negara Asia.

Pada Mei 2013 , RCEP secara resmi mulai dirundingkan oleh 16 negara tersebut. Meski telah melewati  masa target namun perundingan tetap dilakukan. Dan kini  telah memasuki pertemuan ke 20, namun belum menghasilkan kata sepakat.
Dalam perjanjian tersebut, Selain berisi isu terkait perdagangan, juga  akan memberikan negara-negara maju dan perusahaan mereka, kekuasaan untuk memasuki isu-isu selain perdagangan yang berimplikasi luas bagi banyak sektor dan masyarakat.
Di mana Kepentingan warga negara sebagai pembayar pajak di ASEAN RCEP?

Perundingan ASEAN RCEP berjalan tertutup. Selain tidak dilibatkan dalam perjanjian itu kita, sebagai pembayar pajak juga tidak diberikan informasi yang memadai mengenai apa saja yang sebenarnya dirundingkan dalam perjanjian ASEAN RCEP ini.

Dengan tidak adanya teks yang tersedia secara transparan bagi masyarakat, anggota parlemen, masyarakat sipil ataupun media, tentunya bukanlah tindakan yang demokratis dan tidak sesuai dengan semangat People-CenteredASEAN.

Sedikit informasi mengenai RCEP hanyalah di dapat dari dokumen yang berhasil diretas. Dari dokumen tersebut, nyata bahwa RCEP akan mengancam akses masyarakat.

Adapun beberapa dampak yang harus dialami masyarakat bila ASEAN RCEP diberlakukan :

AKSES TERHADAP OBAT. Ketentuan tentang kekayaan intelektual (IP) berpotensi membatasi akses obat-obatan generik bagi jutaan orang di seluruh Asia, termasuk ODHA, penderita TB dan kanker. Perusahaan farmasi besar mendapatkan keuntungan dan kekuatan untuk memperpanjang monopoli paten dan memegang kendali atas harga obat.

HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP DAN MASYARAKAT ADAT. Dalam perundingan ASEAN RCEP akan mengadopsi ISDS (Investor-state dispute settlement). Mekanisme ISDS menjadikan pemerintah nasional rentan untuk digugat oleh perusahaan atas upayanya melindungi hak lingkungan hidup, kesehatan, masyarakat adat dan penggunaan tanah yang dianggap mengancam investasi.

HAK PETANI. Menghilangkan kedaulatan petani atas benih. Karena Jepang dan Korea akan mendorong negara anggota RCEP untuk bergabungan UPOV 1991 sebagai standar umum yang memaksakan negara untuk menerapkan perlindungan varietas tanaman. Dan ada usulan lainnya untuk mengkriminalisasi penyimpanan benih tanpa otorisasi dari pemegang hak paten.

HAK BURUH. Negara akan berlomba untuk mengeliminasi hak-hak buruh dan standar perlindungan lingkungan dan perlindungan rakyat, demi mengundang investor, sehingga perusahaan akan lebih besar pilihan dan peluangnya untuk mendapatkan tenaga kerja murah dan sumber daya di antara negara-negara anggota.

 

 

Sumber :  www.igj.or.id & Asia Pacific Regional Strategy Meeting on Trade Justice Mei 2018

 

 

No votes yet.
Please wait...

Tinggalkan Balasan

Translate »