Idris Idham Menekankan Kepada Pemerintah Agar Menyelesaikan Polemik Mengenai Rapid Test Yang Biayanya dibebankan Kepada Rakyat

IMG-20200627-WA0012Jakarta, FarkesOnline – Farkes Reformasi Menekankan Kepada Pemerintah Agar Menyelesaikan Polemik Mengenai Rapid Test Yang Biayanya dibebankan Kepada Rakyat
Dimasa Pandemi COVID -19 dan ditengah rakyat yang sedang mendapatkan tekanan psikologis baik itu karena virus corona tersebut, juga ditambah problematika ekonomi rakyat sedang menurun dikarenakan PHK sepihak, diliburkan kerja tanpa upah, beban rakyat ditambah dengan rapid test yang biayanya dikenakan oleh rakyat sendiri.

Idris Idham mengungkapkan bahwa selama ini yang terjadi dilapangan banyak rakyat yang mengeluh saat berobat dan harus dilakukan tindakan tapi harus cek rapidtest atau screening dimana beban biaya dibebankan oleh pasien. Ditambah dengan kebijakan di masa transisi, dimana setiap masyarakat yang akan keluar kota atau daerah harus mempunyai SIKM (Surat Ijin Keluar Masuk), salah satunya rapid test tersebut. Hal ini membuat sebuah paradigma buruk terhadap fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit.

Baca Juga : Apa itu Rapidtest IgM IgG yang kini dijadikan untuk tes cepat COVID -19, dan bagaimana Akurasinya?

Banyak paradigma negatif di sosial media terhadap Rumah Sakit, diantaranya “Rumah Sakit memanfaatkan pandemi untuk mencari keuntungan dengan rapid test tersebut”. Jika melihat dari beberapa regulasi, seperti Undang-Undang Karantina Kesehatan bahwa dalam kondisi pandemi COVID -19, kesehatan rakyat tanggungjawab Negara dalam hal ini Pemerintah, jelas Idris Idham.

Dikutip dari laman hits.grid.id, Kepala Bidang Media dan Opini Publik Kementerian Kesehatan Busroni menegaskan, semua pembiayaan pasien akan ditanggung pemerintah apabila sudah terindikasi Covid-19.”Semua pembiayaan itu kalau sudah terindikasi positif dengan Covid-19 maka seluruhnya akan dibiayai negara. Mulai dari ambil ambulans, ambil sampel, dirujuk kemana, perawatan, jasa dokter, penginapan dan sebagainya. Karena itu dilindungi oleh negara,” kata Busroni. Akan tetapi, pada waktu pemeriksaan biasa tanpa indikasi Covid-19, semua biaya ditanggung masing-masing warga. “Waktu pemeriksaan biasa tanpa indikasi Covid ya ditanggung sendiri. Yang punya BPJS pakai BPJS, yang tidak ya pakai (biaya) sendiri. Tapi kalau tidak nyaman saja,” jelas dia.

Idris Idham menyayangkan statement Kepala Bidang Media dan Opini Publik Kemenkes tersebut, dimana kontradiksi dengan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 (PMK No. 4/2019) tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Baca Juga : Idris Menekan Pemerintah Agar Segera Merealisasi Insentif Tenaga Kesehatan

Dalam PMK No. 4/2019 dijelaskan bahwa biaya anggaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) ditanggung melalui APBD masing-masing. Pasal 2 poin 2 dan 3 disebutkan bahwa Jenis Pelayanan dasar pada SPM Daerah Provinsi yaitu pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan dan pada kondisi kejadian luar biasa. Jenis Pelayanannya bersifat promotif dan preventif/pencegahan atau deteksi dini.

Korelasinya mengenai Rapid test dengan PMK No. 4/2019 jelas, bahwa yang dimaksudkan untuk mendeteksi dini atau mempercepat pemeriksaan COVID -19 termasuk dalam SPM yang dimana jika terjadi sebuah kejadian luar biasa atau krisis kesehatan, dan Pandemi COVID -19 ini merupakan kejadian luar biasa bahkan bukan hanya secara nasional tapi dunia. Dan biaya pada SPM ini seperti tes cepat rapid tes IgM IgG adalah tanggung jawab pemerintah daerah melalui APBD, juga menjadi tanggung jawab Negara melalui APBN dengan dasar UU Karantina Kesehatan, terang Idris.

Ketua Umum FSP Farkes Reformasi Idris Idham menegaskan, jika Pemerintah Pusat atau Daerah tidak menyelesaikan problematika rapid test dilapangan, ini akan semakin memperburuk keadaan kesehatan dan ekonomi rakyat, belum lagi mengenai OTG (Orang Tanpa Gejala) yang tidak pernah jelas akan bagaimana regulasinya.

Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 238 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Meyelenggarakan Pelayanan CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19), hanya pasien ODP, PDP, Positif COVID -19 yang bisa diklaimkan biayanya ke Kementerian Kesehatan, sedangkan OTG tidak termasuk. Jika OTG ini dibiarkan saja tanpa ada seperti pemeriksaan deteksi dini virus corona dan pembiayaan tidak jelas, ini akan menambah problematika baru dan akan kesulitan dalam memutus rantai penyebaran COVID -19. OTG menurut para ahli yang paling beresiko tinggi membawa carier virus dan memaparkan ke orang lain, jelas Idris Idham.

Rating: 4.0/5. From 1 vote.
Please wait...

3 tanggapan untuk “Idris Idham Menekankan Kepada Pemerintah Agar Menyelesaikan Polemik Mengenai Rapid Test Yang Biayanya dibebankan Kepada Rakyat

Tinggalkan Balasan

Translate »