Dalam Kasus PHK Sepihak Idris Idham, Siapakah Yang Tidak Menjaga Hubungan Industrial Pancasila?

Union BustingJakarta, FarkesOnline – Bahwa Tujuan UU ketenaga kerjaan itu adalah menciptakan Hubungan industrial Pancasila yang harmonis. Hubungan industrial Pancasila yang harmonis bila disederhakan pengertiannya kedua belah pihak pekerja dan pengusaha harus tunduk pada aturan perundangan – undangan yang berlaku dan bukan mencari celah untuk menguntungkan diri pribadi.

Hubungan Industrial Pancasila adalah hubungan antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa (pekerja, pengusaha dan pemerintah) didasarkan atas nilai yang merupakan manisfestasi dari keseluruhan sila – sila dari pancasila dan Undang-undang 1945 yang tumbuh dan berkembang diatas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia.

Tujuan hubungan industrial pancasila adalah :
a) Mensukseskan pembangunan dalam rangka mengemban cita-cita bangsa Indonesia yaitu masyarakat adil dan makmur.
b) Ikut berperan dalam melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
c) Menciptakan ketenangan, ketentraman dan ketertiban kerja serta ketenangan usaha.
d) Meningkatkan produksi dan produktivitas kerja.
e) Meningkatkan kesejahteraan pekerja serta derajadnya sesuai dengan martabatnya manusia.

Bahwa PKB adalah produk hukum dari kebijakan yang sejatinya adalah melalui perundingan yang berujung kesepakatan oleh kedua belah pihak.
Pertanyaan yang kemudian muncul bagaimana bila PKB yang di hasilkan dibawah ketentuan UU?

PERJANJIAN MENURUT PASAL 1320 KUH PERDATA

Dalam hukum perjajian sebagai mana tercatum dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa perjajian yang mengikat hanyalah perjanjian yang sah. Sahnya suatu perjajian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat – syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu dengan syarat -syarat sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri artinya suatu perasaan rela atau iklas di atara pihak – pihak yang mengikatkan diri untuk memenuhi suatu perbuatan yang mereka perjanjikan. Numun kesepakatan diyatakan tidak sah jika Kontrak didasarkan atas penipuan,  kesalahan, paksaan dan menyalagunakan keadaan.

2. Kecakapan untuk membuat Perikatan yaitu, berakti pihak – pihak yang membuat kontrak haruslah orang – orang yang cakap hukum atau sudah dewasa. Orang dikatakan dewasa terdapat dalam pasal 330 KUH Perdata, orang dewasa adalah orang yang sudah berumur 21 tahun atau sudah pernah kawin dan bukan dalam berada pengampuan meskipun umurnya sudah mencapai 21 tahun.

3. Suatu hal tertentu yaitu, bahwa para pihak – pihak yang mengikatkan dirinya melakukan suatu perjajian haruslah objek yang diperjanjikan jelas atau setidak-tidaknya dapat ditentukan, tidak boleh mengabang ataupun samar – samar.

4. Suatu sebab yang di bolehkan atau halal, berakti bahwa kesepakatan yang tertuang di dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, menganggu ketertiban umum dan kesusilaan.

Bahwa ketentuan syarat kesatu dan kedua diatas merupakan syarat sabjek, yang apabilah syarat kesatu dan kedua tidak terpenuhi atau salah satu syarat satu dan dua tidak di penuhi makan perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Artinya bahwa dengan tidak dipenuhinya syarat satu dan dua tidak terpenuhi atau salah satu Syarat, bukan berati perjanjian tersebut batal demi hukum selama kedua yang melakukan perjajian tersebut tidak ada yang keberatan, namun perjajian tersebut dapat di batalkan secara sepihak apabila salah satu pihak tidak setuju maka perjajian tersebut dapat dibatalkan.

Bahwa ketentuan syarat tiga dan empat merupakan syarat objek, yang apabila syarat tiga dan empat tidak terpenuhi atau sala satu syarat tidah terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau dianggap perjanjian tersebut tidak pernah ada.

Hal ini di konkertkan dalam pasal 124 UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Bila pengusaha mencari celah untuk mengakali UU, siapa yang layak di sebut tidak pancasilais kita pekerja/buruh atau mereka pengusaha/perusahaan? “

Rating: 4.8/5. From 4 votes.
Please wait...

Tinggalkan Balasan

Translate »