Buruh Indonesia Mengecam Tindakan Pemerintah dan Wakil Rakyat di DPR RI yang terkesan Mengabaikan Proses Hukum di Makhamah Konstitusi Atas Gugatan Undang-Undang Cipta Kerja
Buruh Indonesia Mengecam Tindakan Pemerintah dan Wakil Rakyat di DPR RI yang terkesan Mengabaikan Proses Hukum di Makhamah Konstitusi Atas Gugatan Undang-Undang Cipta Kerja
Jakarta, FarkesOnline – Tim Hukum Buruh Menggugat hari ini tanggal 18 Januari 2021 melakukan sidang lanjutan gugatan Makhamah Konstitusi atas Undang – Undang Cipta Kerja. Tim Hukum Buruh Menggugat yang di ketuai oleh DR Hotma P.D Sitompoel mengecam tindakan dari Wakil Pemerintah dan DPR RI yang terkesan mengabaikan proses sidang lanjutan MK dengan tidak memberikan pernyataan atas surat gugatan yang sudah dilakukan oleh para pemohon.
Dalam Konfersi Pers 18 Januari 2021, Said Iqbal, Presiden KSPI yang juga merupakan Para Pemohon, menyampaikan beberapa poin diantaranya :
- Meminta kepada Presiden Joko Widodo agar menegur keras atau diberikan sanksi tegas para Menteri yang terkait, yang mengabaikan proses peradilan di Makhamah Konstitusi dimana ini terkait rakyat dan buruh Indonesia.
- Meminta kepada Hakim Mulia Makhamah Konstitusi, Menolak tenggang waktu yang diminta oleh wakil Pemerintah dan DPR RI karena sudah melanggar proses hukum.
- Mengutuk keras DPR RI terkait UU Cipta Kerja, dimana yang sudah melakukan kejar tayang pembuatan UU Omnibuslaw, dan hari ini tidak menghormati proses hukum di Makhamah Konstitusi.
- Jika hal ini tidak didengar oleh Pemerintah dan DPR RI, maka Buruh Indonesia akan melakukan Aksi yang massive secara besar-besaran di seluruh Indonesia untuk Menolak UU Cipta Kerja.
Undang – undang Omnibuslaw atau UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja merupakan sebuah ancaman besar bagi rakyat dan buruh Indonesia. Dalam UU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan jelas sekali banyak kebijakan – kebijakan yang menghilangkan atau mengkebiri nilai – nilai Kesejahteraan kaum buruh.
Hukum ketenagakerjaan harus mengandung prinsip kepastian pekerjaan (job security), jaminan pendapatan (income security), dan kepastian jaminan sosial (social security). Namun, dalam RUU Ciptaker sama sekali tidak tercermin adanya kepastian kerja, jaminan pendapatan, dan jaminan sosial.
Dan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tidak mengandung 3 prinsip tersebut, maka dari itu Buruh Indonesia menolak Kebijakan tersebut yang hanya mementingkan para pemodal atau pengusaha nakal.
