Aksi Mogok Nasional Hari Ke 2, KSPI DKI Jakarta Bersama Federasi Serikat Pekerja Lain Sempat Memanas Menjelang Ba’da Maghrib Di Pintu 1 Kawasan Industri Pulogadung

Pintu 1 Kawasan Industri Pulogadung, Massa Buruh Diblokade Aparat

Jakarta, FarkesOnline – Aksi Mogok Kerja Nasional hari ke 2 semakin memperlihatkan kekuatan massa buruh di Indonesia, seperti yang dilakukan KSPI DKI Jakarta dan federasi serikat pekerja lainnya di kawasan industri Pulogadung. Massa Aksi KSPI dengan federasi serikat pekerja lainnya di Jakarta hari ini masih dengan tuntutan yang sama yaitu CABUT RUU Omnibuslaw Cipta Kerja.

RUU Omnibuslaw Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh anggota DPR RI dalam sidang Paripurna yang di kejar tayang pada tanggal 5 Oktober 2020 dan menjelang malam hari ini, merupakan sebuah RUU yang nantinya sangat mengkebiri hak-hak pekerja/buruh. Didalam RUU Omnibuslaw ini khusus klaster Ketenagakerjaan dikatakan sebagai RUU yang membahayakan kesejahteraan pekerja, karena didalam poin – poin nya sebagai contoh mengenai Pekerja Kurun Waktu Tertentu (PKWT/Kontrak), dimana di UU nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa ”pekerja kontrak boleh dikontrak selama 2 tahun dan diperbaharui maksimal 1 tahun”, namun didalam RUU Omnibuslaw pasal tersebut dihapus, dan ini bisa akan menimbulkan PKWT akan di kontrak semau Pengusaha, bisa 3 bulan, 1 tahun, bahkan seumur hidup. Dan bicara Pesangon dan hak – hak lain seperti Jaminan Kesehatan dan ketenagakerjaan sudah dipastikan tidak akan mendapatkannya.

Kemudian yang lainnya seperti Outsourcing, didalam UU Nomor 13 tahun 2003 Tentang ketengakerjaan, dimana dalam Pasal 65 UU No 13 Tahun 2003 harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama; dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan; merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan tidak menghambat proses produksi secara langsung.Sedangkan Omnibus law justru menghapus pasal 65 UU 13 tahun 2003 yang memberikan batasan terhadap outsourcing. Sehingga outsourcing bisa bebas di semua jenis pekerjaan.Fakta yang lain, dalam UU 13 Tahun 2003, outsouring hanya dibatasi di 5 (lima) jenis pekerjaan, sesuai dengan Pasal 66 Ayat (1): Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Tetapi dalam omnibus law, Pasal 66 Ayat (1) yang memberikan batasan mengenai pekerjaan yang boleh menggunakan pekerja outsourcing dihapus. Artinya, semua jenis pekerjaan bisa di outsourcing dan di sini akan terjadi pebudakan modern, jelas Said Iqbal dalam penjelasan mengenai HOAX yang beredar di media sosial.

Massa Aksi Buruh DKI Jakarta saat sedang menunggu negosiasi dengan aparat keamanan

Dan masih banyak poin -poin lain seperti Pesangon yang dikurangi, TKA Unskilled dibebaskan, Jam kerja yang eksploitatif, UMK dan Upah Sektoral yang dihapus bahkan upah perjam, sanski pidana pengusaha yang dihilangkan, cuti panjang yang dihapus, dan tidak mengakomodir hak – hak pekerja perempuan.

Aksi KSPI DKI bersama federasi lainnya di kawasan industri Pulogadung sempat memanas menjelang malam saat massa menuju Pintu 1 Kawasan Pulogadung. Massa buruh sebenarnya akan membubarkan diri karena sesua peraturan waktu sudah menunjukan pukul 18.00, namun saat dipintu 1 massa buruh diblokade oleh aparat keamanan. Setealah negosisasi yang cukup lama akhirnya massa buruh dibolehkan keluar kawasan di pintu 1 tersebut dan membubarkan diri.

Menurut Riski Mediansyah Sekjen DPD DKI Farkes Reformasi, aksi Mogok Nasional yang akan dilakukan esok hari tanggal 8 Oktober 2020 akan lebih massive, apalagi pemerintah sepertinya tidak mendengarkan aspirasi buruh yang sudah melakukan aksi mogok kerja secara serentak di Seluruh indonesia.

No votes yet.
Please wait...

Tinggalkan Balasan

Translate »