IndustriALL Indonesia Council Bersama FSP Farkes Reformasi Mengadakan Pelatihan Untuk Penguatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

Jakarta, FarkesOnline – Perjanjian Kerja Bersama adalah suatu kesepakatan secara tertulis yang dibuat secara bersama-sama antara pengusaha dengan serikat pekerja/buruh yang telah terdaftar di instansi bidang ketenagakerjaan. Perjanjian Kerja Bersama juga merupakan sarana untuk memuat dan menuangkan kesepakatan baru yang didasari atas kesepakatan antara serikat pekerja/buruh dengan pengusaha yang disebut Lex Special artinya sebuah peraturan yang tidak diatur dalam Undang-undang maka dia akan menjadi normatif bila mana sudah disepakati dan dituangkan dalam PKB serta telah diketahui oleh Dinas yang terkait dan mengikat kedua belah pihak untuk dilaksanakan.

Dalam rangka menguatkan isi Perjanjian Kerja Bersama (PKB), dan bagaimana proses dalam negosiasi agar terwujud PKB yang kuat, Industri ALL Indonesia bersama dengan FSP Farkes Reformasi mengadakan kegiatan Pelatihan Collective Bargaining.

Pelatihan yang diadakan dua hari dari tanggal 27 – 28 Juli 2020, bertempat di Hotel Green Alia Prapatan, Jakarta, dihadiri oleh berbagai perwakilan dari Pimpinan Unit Kerja (PUK) diantaranya PUK RS Islam Jakarta Cempaka Putih, PUK RS Islam Jakarta Pondok Kopi, PUK RS Islam Jakarta Sukapura, PUK PT Taisho, PUK PT Tunggal, PUK PT Merck, PUK PT Actavis, dan PUK PT Panca Budi.

Kegiatan ini dibuka oleh Indah Saptorini ( Industri ALL Indonesia Project Coordinator ) dengan memaparkan tentang 5 rencana Strategis IndustriAll yang diantaranya : 1. Membangun serikat buruh yang lebih kuat, 2. Membela hak-hak serikat buruh, 3. Membangun kekuatan serikat buruh untuk melawan modal global, 4. Berjuang melawan isu pekerjaan rentan (precarious work), 5. Mempromosikan kebijakan industrial dan keberlanjutan. Selain itu juga mengenai Kebijakan Industri ALL terhadap pelecehan seksual/kekerasan terhadap pekerja.

Batalkan RUU Omnibuslaw Cipta Kerja dan Fokus Penanganan COVID-19

Setelah acara perkenalan para peserta, Ketua Umum FSP Farkes Reformasi Idris Idham, sebagai salah satu narasumber pada pelatihan tersebut, menjelaskan tentang kondisi Perburuhan terkini yaitu mengenai RUU Omnibuslaw Cipta Kerja. Kenapa seluruh elemen pekerja/buruh menolak RUU tersebut? Idris menyampaikan dasar-dasar penolakan terhadap RUU tersebut diantaranya ; 1. Tidak adanya Jaring Pengaman untuk pekerjaan (JOB SECURITY) yaitu seperti PKWT seumur hidup, Outsourcing dibebaskan, dan dipermudahnya TKA Unskilled. 2. Tidak ada perlindungan terhadap pendapatan ( INCOME SECURITY ) seperti Upah Minimum yang dihapus, pseangon yang dihilangkan, dan sanksi pidana pengusaha dihilangkan. Terakhir, Tidak adnya Jaminan Sosial terhadap pekerjaan (SOCIAL SECURITY) seperti tidak mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan pensiun, dan jaminan kecelakaan kerja/kematian.

Selain itu, kegiatan tersebut juga diisi oleh Ketua Advokasi FSP Farkes Reformasi Iwan Setiawan, SH. Iwan Setiawan menyampaikan kondisi dan dampak COVID -19 terhadap para pekerja khusunya di sektor industri farmasi dan kesehatan. Dalam situasi pandemi covid19, banyak pengusaha yang memanfaatkan keadaan pandemi dengan melakukan pelanggran hubungan industrial, diantaranya seperti pengurahan upah, THR, dan bahkan pemutusan hubungan kerja (PHK). Dalam konteks UU ketenagakerjaan, tidak bisa pengusaha melakukan PHK tanpa ada diskusi dengan serikat pekerja, dan juga dalam sebuah putusan MK No.19/PUU-IX/2011 bahwa PHK karena efisiensi itu Inskontitusional atau bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD Tahun 1945, dimana menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kelangsungan jaminan hak pekerjaan bagi pekerja/buruh. Jika memang mau melakukan PHK karena efisiensi itu konstitusional bersyarat sepanjang perusahaan tutup permanen, jelas Iwan.

Dan sesi terakhir di hari pertama pelatihan “Collective Bargaining”, peserta mendapatkan pemaparan oleh Hermansyah, SH (Tim PKB Industri ALL) tentang K3 ( Keselamatan Kesehatan Kerja) dan bagaimana tindakan serikat pekerja terhadap kondisi pandemi COVID-19. Dalam kondisi pandemi, serikat pekerja sangatlah punya peran penting dalam ikut memutus rantai tingkat penyebaran virus corona. Selain, mengawasi pengusaha yang memanfaatkan kondisi pandemi dengan melakukan pelanggaran normatif, serikat pekerja juga bisa melakukan sosialisasi mengenai K3 di tempat kerja. Serikat pekerja juga bisa ikut berperan dalam penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk instansi fasilitas kesehatan, jelas Herman.

No votes yet.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.

Tinggalkan Balasan

Translate »