Pernyataan Ketua Umum Farkes Reformasi Idris Idham Terkait Outsourcing dan Sistem INA CBGs dalam Audiensi dengan Komisi IX DPR RI

PicsArt_10-10-09.50.18Jakarta, FarkesOnline – Dalam aksi International Decent Work Day, 10 Oktober 2017 di depan gedung DPR RI bersama IndustriAll Global Union dan 11 afiliasi federasinya termasuk FSP Farkes Reformasi. Aksi ini sekaligus melakukan audiensi dengan anggota DPR RI Komisi IX.

Audiensi tersebut di wakili oleh IndustriAll dan perwakilan dari 11 federasi yang berafiliasi ke IndustriAll diantaranya FSPMI-KSPI, FSPKEP-KSPI, SPN-KSPI, FSP Farkes Ref-KSPI, FSP2KI, FSP Lomenik, FSP KIKES, FSP Garteks, CEMWU, FSP ISI, dan FPE.

Dan dari FSP Farkes Reformasi diwakili oleh Ketua Umum Idris Idham, dan Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Rita Hendratiningsih.

Dalam diskusi Ketua Umum Idris Idham menyampaikan dua permasalahan yang selama ini berdampak buruk bagi pekerja di sektor farmasi dan kesehatan diantaranya di industri farmasi dan rumah sakit swasta.

Pertama, sistem outsourcing dimana asosiasi pengusaha dari industri farmasi dan rumah sakit membuat suatu aturan tersendiri tentang  pekerjaan cor bisnis dan non cor bisinis. “Asosiasi rumah sakit menganggap pekerjaan cor bisnis itu hanya dokter, bidan, dan perawat, kemudian asosiasi farmasi menganggap yang termasuk cor bisnis dari input-proses-output adalah yang ada di prosesnya dengan kata lain bagian pengepakan bukan cor bisnis”, ungkap ketua umum Idris Idham. Pada hakekatnya di rumah sakit ataupun di industri farmasi adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus ( cor bisnis ) karena saling terintegrasi dan tidak bisa di kontrak ataupun di outsourcingkan.

Kedua, tentang sistem INA CBGs dimana dalam penerapan tarifnya tidak di lihat dari upah minimum daerah, sebagai contoh pasien diagnosa thypoid di klaim oleh BPJS dengan sistem tersebut 3 juta, nah itu baik itu di Aceh, Jakarta, Jawa Tengah dan lainnya di klaim sama oleh BPJS, tapi di Jakarta upah minimum 3-3 juta sedangkan di Jawa Tengah upah minimumnya 1,5 juta, yang di daerah-daerah yang UMP nya masih kecil itu pengusahanya meraup untung besar nun pekerjanya di kelabuhi. Dan di Jabodetabek rumah sakit kesulitan yang berdampak kepada pekerja di rumah sakit yaitu negosiasi upah yang yang sulit dan banyaknya tenaga kerja yang di outsourcing, ini benar – benar sistem yang gila dan tidak manusiawi ungkap beliau Idris Idham.

Di sektor industri farmasi pun sama, banyak industri farmasi anggota kita yang tidak laku, dan kalau mau bersaing harus banting harga 45%-75% diturunkan sehingga banyak terjadi PHK di sektor farmasi, “Ini bagaikan naik kereta di terowongan, mungkin di tahub 2019 kita gak tahu terowongan itu bagus atau jurang” ungkap ketua umum Idris Idham./TMFR

 

 

Rating: 4.2/5. From 5 votes.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.

Tinggalkan Balasan

Translate »